Selasa, 03 Juli 2012

Poin-poin Penting Upaya Disintegrasi Papua dari Indonesia


Pertama
Awal kali Indonesia merdeka Papua belum masuk ke dalam wilayah NKRI. Indonesia dan Papua sama-sama dijajah Belanda. Akhirnya Papua resmi masuk menjadi bagian Indonesia pada tahun 1969. Perbedaan sejarah ini kerap digunakan alasan untuk menggugat penentuan pendapat rakyat (Pepera).  
Adapun ketika Papua resmi menjadi bagian Indonesia sering diperdebatkan dalam Majelis Sidang PBB. Beberapa anggota tidak setuju dengan hasil Pepera. Mereka menilai hasil Pepera merupakan rekayasa pemerintah Indonesia. Di samping itu, rakyat Papua melalui pemimpin mereka sejak awal telah menyampaikan pernyataan politik untuk menolak  menjadi  bagian  NKRI.

Kedua
Ketidakseriusan pemerintah untuk mengurusi Papua dimanfaatkan beberapa orang untuk mendukung disintegrasi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Ulil Abshar Abdalla. Ulil melalui akun twitter menulis beberapa pernyataan untuk mendukung pembebasan Papua. Berikut beberapa kutipannya:
 “Apakah kita masih harus mempertahankan Papua? Bagaimana kalau dilepaskan saja? Rumit!”
“Saya dulu jg berpikir, Papua harus dipertahankan dg harga apapun. Tp saya merasa pikiran saya itu kok naif,” sambung Ulil.
Mengapa Papua sebaiknya dimerdekakan, Ulil beralasan: “Biaya mempertahankan Papua mahal sekali. Sudah begitu, apapun yg diperbuat pemerintah pusat, akan dianggap salah terus. Capek!”

Penrnyataan sumir Ulil yang juga pentolan JIL menunjukan keseungguhannya untuk meliberalkan Islam. Padahal dalam Islam tidak boleh ada sejengkal pun wilayah yang berpisah. Pernyataan itu juga menunjukan pengkhianatan kepada umat. Mengingat JIL sering menolak wacana negara Islam. Mereka begitu membenci jika diterapkan syariah di Indonesia. Mereka berpendapat jika syariah diterpakan wilayah yang lain akan memisahkan diri. Lalu, kenapa sekarang mereka menyatakan dan membiarkan Papua bebas ? Sungguh tidak adil dan menunjukan kekalahan intelektual.
Selain Ulil pun masih banyak individu yang mendukung Papua merdeka. Sebagai contoh, 25 Oktober 2005, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi HAM (ELSHAM) Papua, John Rumbiak menandatangani MoU dengan greg Sword. Inti dari MoU berupa dukungan kepada setiap gerakan separatis. Pihak Internasional seperti calon PM Papua New Guineia juga menggunakan isu Papua merdeka sebagai kampanye.
Tidak cukup perorangan. Organisasi atau kelompok, baik dalam maupun luar negeri kerap menjadikan isu Papua merdeka sebagai bagian dukungan. Selain itu untuk upaya pembebasan diri dari Indonesia bagi organisasi atau kelompok yang selama ini menginginkannya. Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) merupakan dua contoh kelompok yang fokus pada pembebasan Papua. Mereka juga menggunakan dengan persenjataan. Tindakan yang mereka lakukan berupa separatis. Anehnya pemerintah Indonesia tidak bisa menghilangkan gerakan ini. Walaupun beberapa kali kerap dilakukan operasi pembersihan.    
Organisasi Internasional tak kalah banyaknya. Bahkan 11 Maret 2012 ada Festival Womadelaide di Adelaide, Australia. Pada festival itu pameran Free West Papua di stand khusus yang dikoordinir oleh Australia West Papua Asocciation (AWPA). Ada juga konser. Konser yang dihadiri ribuan orang, bintang kejora dibentangkan dan yel-yel Papua Merdeka dilakukan dalam konser salah satu grup musisi terkenal di Australia, Blue King Brown. [4]    
Ada juga Internastional Lawyers for West Papua (ILWP) yang mengadakan konferensi dan kampanye Papua merdeka pada 2 Agustus 2011. Bertempat di Oxford Inggris. Dukungan dari lembaga asing terutama pengamat Papua baik di Inggris, Australia, New Zealand, dan Amerika makin kental dengan penjajahan asing yang ingin mengerat-erat Indonesia. Lebih dari itu, mereka bersatu untuk satu kepentingan yaitu kebebasan atas nama HAM dan menentukan hidup. Anehnya, ada juga antek di negeri sendiri (Indonesia) yang satu nada dengan mereka. Sungguh memalukan.

Ketiga
Papua merupakan wilayah potensi untuk ekonomi. Sumber Daya Alam (SDA) begitu melimpah. Sebut saja emas, timah, dan tembaga. Kekayaan hayati juga terbentang luas di perairan lautnya. Disamping itu baru-baru ini, ditemukan sebuah gua yang diklaim sebagai gua terdalam di dunia oleh tim ekspedisi speologi Perancis di kawasan Pegunungan Lina, Kampung Irameba, Distrik Anggi, Kabupaten Manokwari. Gua ini diperkirakan mencapai kedalaman 2000 meter. Kawasan pegunungan di Papua Barat masih menyimpan misteri kekayaan alam yang perlu diungkap. Tidak hanya itu, pertanian, pariwisata, dan hasil hutan juga menjadi potensi Papua [5]. Sungguh kekayaan ini seharusnya menjadikan Papua daerah yang makmur. Alih-alih makmur, justru rakyat Papua gigit jari. Kekayaan alam dan potensi wilayahnya dimanfaatkan oleh kapitalis asing. Misalnya PT Freeport yang mengeruk emas dan Arab Saudi yang menggarap pertaniannya. China juga berhasrat untuk membangun lapangan terbang dan pelabuhan.
Akibat sering timbul konflik di Papua. Pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus (otsus). Otonomi ini diberikan sebagaimana Aceh atau daerah yang rawan konflik dan separatis. Hal ini dimaksudkan agar daerah tidak melepaskan diri. Dibalik pemberian otsus ternyata ada penyelewengan dana dari pusat yang turun ke daerah. Dana yang ada sering dijadikan lahan basah korupsi. Pertengahan April 2011 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan penyelewengan dana Otsus Papua sebesar Rp 1,85 triliyun. Dana tersebut bahkan mandeg dan didepositokan ke bank nasional dan swasta.
Ketidak-amanahan penguasa di Papua dan lemahnya pemahaman politik rakyat. Akhirnya warga asli Papua dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Ibaratkan mengail di air keruh. Dukungan sering ditunjukkan oleh kapitalis asing yang bercokol di Papua dan para misionaris kristen yang beroperasi di pedalaman. Lagi-lagi rakyat Papua dijadikan tumbal karena keserakahan sebagian orang untuk meraup keuntungan sesaat.
Perhatian pemerintah yang tidak serius dalam memberikan keamanan, jaminan kesejahteraan, dan keadilan. Mengakibatkan tekanan politik yang dilakukan asing kian gencar. Politik luar negeri Indonesia sendiri bukanlah politik yang berdaulat. AS telah memberikan ruang gerak kepada para aktivis pendukung Papua merdeka (pro-M) seperti Herman Wainggai yang saat ini telah menetap di AS. Padahal AS terkenal dengan negara superketat terkait kedatangan orang asing. AS juga berkolaborasi dengan Inggris, Belanda dan Australia.
Hillary Clinton (Menlu AS) yang pada November tahun lalu di Hawai (sebagaimana dilansir AFP 11/11/2011) mengatakan bahwa Pemerintah AS telah khawatir atas kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, sehingga pihaknya akan mendorong adanya dialog dan reformasi politik berkelanjutan  guna  memenuhi kebutuhan legal rakyat Papua ?[6]
Sesungguhnya sikap politik luar negeri sering bermuka dua. Sebagaimana di Papua. AS bekerja sama dengan Australia untuk mengontrol separatis. Selain itu juga untuk melindungi kepentingan AS seperti Freeport. Pangkalan militer AS juga sudah dibangun di Darwin Australia. Jika ada yang mempersoalkan aset AS di Papua, barulah AS berulah. Tidak jadi persoalan Bagi AS Papua akan merdeka atau tidak. Bagi AS yang penting bisa ‘cari makan’ dan ‘cari aman’ di Papua untuk menjaga kepentingannya.

Keempat    
Sentimen agama kerap dijadikan isu. “Vatikan sering kali mendapatkan informasi lebih akurat melalui laporan gereja-gerejanya di Papua, ketimbang intelijen Indonesia, bahkan lebih baik dari CIA sekalipun. Karena pendeta dan gereja melakukan pendekatan yang berbeda, tidak seperti intelijen kebanyakan,” jelas Hariyadi Wirawan ketika dihubungi itoday, Senin (20/2).[7] Itulah sebabnya, Vatikan sering kali mendapatkan data yang tidak di dapat oleh intelijen, dan mengajukan protes terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia yang dianggap melanggar HAM di Papua.
Bahkan Pendeta Socrates sesumbar siap memimpin Papua. Menurutnya tidak pernah orang Papua diterima sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Warga Papua dianggap sebagai binatang. Saya tidak jamin, warga Papua masih menginginkan jadi bagian Indonesia. Lihat saja, bagaimana orang Papua ditembak atau dibunuh," tegas Ketua Gereja Baptis Papua, Pendeta Socrates Sofyan Yoman kepada itoday (18/6).
Menurut Socrates aparat keamanan telah gagal melindungi rakyat Papua. Bahkan aparat keamanan telah menjadi bagian dari kekerasan terhadap rakyat Papua. "Bagaimana tidak, orang Papua ditembak, dibunuh. Itu akan menyebabkan kebencian rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Siapapun yang diganggu akan melawan. Ini manusia," tegas Socrates.    
Socrates mengingatkan, jika pemerintah Indonesia tetap menggunakan kekerasan, rakyat Papua siap untuk merdeka. "Kami selalu siap mendirikan negara Papua. Kami akan urus kemanusiaan dan keadilan. Soal keinginan untuk merdeka itu karena kebijakan yang tidak berpihak kepada manusia," tegas Socrates.
Secara khusus, Socrates mengapresiasi pernyataan politisi Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla yang mengusulkan pelepasan Papua, dengan pertimbangan tingginya biaya mempertahankan Papua. "Itu menunjukkan Ulil punya mata hati, dan mata iman. Itu orang cerdas, hati nuraninya berfungsi, pikiran sudah normal terhadap penderitaan warga papua," pungkas Pendeta Socrates Sofyan Yoman.[8]

[1] Laporan Kontras Pemantauan Penembakan Misterius Januari-Juni 2012.
[2] www.sinarharapan.com
[3] www.melanesianews.blogspot.com
[4] Kampanye Papua Merdeka di Festival Womadelaide 2012.www.centraldemokrasi.com
[5] www.id.wikipedia.com
[6] www.hankam.kompasiana.com
[7] Di Papua, Intel Indonesia Kalah Kelas Dari "Intel Vatikan".www.itoday.co.id
[8] Pendeta Socrates SY: Kami Siap Dirikan Negara Papua. www.itoday.co.id

0 komentar:

Poskan Komentar

 
;